Onenewskalsel.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan besar dalam jajaran kabinetnya pada Rabu, 17 September 2025. Salah satu keputusan yang mengejutkan adalah pencopotan Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut). Sulaiman yang merupakan politisi asal Kalimantan Selatan dan ipar dari pengusaha batu bara Haji Isam, diberhentikan dalam reshuffle ketiga pemerintahan Prabowo.
Unggahan di akun Instagram Sulaiman Umar Siddiq menampilkan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang mendukungnya, termasuk ungkapan dari akun Instagram Rosehanku, yang menyebutkan: “Terima kasih Puang, Semangat dan pasti Allah atur semuanya.” Dalam unggahan tersebut, juga terlihat foto Sulaiman dengan latar belakang hutan beserta tulisan, “Terima kasih, Bapak dr. Sulaiman Umar Shiddiq atas dedikasi, ketulusan dan langkah nyata Bapak dalam menjaga hutan Indonesia,” yang disertai logo Kementerian Kehutanan.
Sulaiman Umar dilantik pada 21 Oktober 2024, namun posisinya kini digantikan oleh Rohmat Marzuki, Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Keputusan ini muncul di tengah sorotan publik yang justru lebih tertuju pada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan setelah foto dirinya bermain domino dengan bekas tersangka pembalakan liar, Aziz Wellang, viral di media sosial.
Pencopotan Sulaiman menimbulkan pertanyaan, mengingat statusnya sebagai adik ipar Haji Isam, pengusaha batu bara yang dekat dengan Presiden Prabowo. Bahkan, beberapa waktu lalu, Prabowo memberikan Bintang Mahaputera Utama kepada Haji Isam atas kontribusinya.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman dikenal sebagai politisi PDIP yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2019–2021 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II. Selain itu, Sulaiman juga seorang dokter, yang pernah menjadi Direktur Klinik Zam Zam dan Direktur Rumah Sakit Marina Permata di Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain menggeser Sulaiman Umar, Prabowo juga melakukan perombakan besar dengan melantik 11 pejabat baru, termasuk menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain:
- Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Budi Gunawan.
- Erick Thohir dipindah dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
- Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menggantikan Immanuel Ebenezer Gerungan yang kini menjadi tersangka korupsi.
- Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
- Faridah Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.
- Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
- Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
- Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
- Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
- Sara Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pelantikan ini menambah jumlah kader Partai Gerindra di kabinet menjadi 12 orang.
Ini adalah reshuffle ketiga yang dilakukan Presiden Prabowo dalam 11 bulan pemerintahan. Sebelumnya, pada 8 September 2025, Prabowo juga melakukan perombakan dengan mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, meskipun tidak langsung menunjuk pengganti.
Pada reshuffle tersebut, Presiden juga melantik beberapa menteri baru, termasuk:
- Purbaya Yudhi Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
- Mukhtarudin, yang dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), menggantikan Abdul Kadir Karding.
- Ferry Juliantono sebagai Wakil Menteri Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi.
- Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, menggantikan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.
- Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Dengan reshuffle ketiga ini, Presiden Prabowo kembali menunjukkan dinamika dalam pembentukan kabinet dan keputusan-keputusan strategis yang berpengaruh pada struktur pemerintahan Indonesia.
