Onenewskalsel.com, Jakarta – Isu terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Meski sempat mereda pasca Pemilihan Presiden 2024, polemik ini mencuat lagi seiring meningkatnya eksistensi politik putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Politikus Partai Golkar, Indra J. Piliang, menyatakan bahwa kasus ini telah mencapai titik yang cukup serius. Melalui unggahan di media sosial, Indra mengisyaratkan bahwa penyelesaian isu ini tidak lagi dapat dilakukan secara tertutup.
“Bayangkan jika otoritas Singapura dan Australia ikut memberikan pernyataan. Ini akan sulit untuk diselamatkan. Saatnya lempar handuk,” tulis Indra, Jumat (19/9/2025).
Pernyataan itu dipahami sebagian kalangan sebagai ajakan agar pihak terkait, termasuk Gibran, menempuh langkah klarifikasi yang lebih terbuka dan menyeluruh.
Dokumen Penunjang yang Telah Disampaikan
Sejak polemik ini mencuat pertama kali, Gibran telah merespons dengan menunjukkan sejumlah dokumen resmi, antara lain:
- Ijazah Bachelor of Science dari University of Bradford, Inggris, yang diperoleh melalui program kerja sama dengan Management Development Institute of Singapore (MDIS).
- Surat keterangan kesetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang menyatakan ijazah tersebut setara dengan gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Indonesia.
Meski demikian, sebagian publik masih mempertanyakan status akademik program tersebut—khususnya terkait apakah gelar yang diperoleh merupakan program sarjana penuh atau setara dengan diploma.
Sebagai acuan hukum, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah minimal lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat.
Aspek Internasional: Singapura dan Australia
Latar belakang pendidikan Gibran melibatkan dua negara, yaitu Australia dan Singapura. Ia disebut pernah mengikuti program persiapan akademik di Sydney, sebelum melanjutkan studi ke MDIS Singapura yang bekerja sama dengan universitas di Inggris.
Indra J. Piliang menilai bahwa jika pihak berwenang dari dua negara tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang tidak sejalan dengan dokumen yang telah disampaikan, hal itu dapat menimbulkan dampak politik yang signifikan.
“Ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan prinsip keterbukaan,” kata Indra.
Pentingnya Transparansi Akademik
Sejumlah pengamat politik memandang bahwa isu ini tidak hanya menyangkut Gibran sebagai individu, tetapi juga menyentuh integritas institusi negara dan partai politik yang mendukungnya.
Transparansi informasi akademik dianggap sebagai langkah penting untuk meredam spekulasi yang berkembang, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses politik dan pemerintahan.
