BANJARMASIN, ONENEWSKALSEL.COM – Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi perlindungan perempuan dan anak sebagai dukungan terhadap program pemerintah dalam menekan persoalan sosial yang masih rentan menimpa kelompok tersebut.
Kegiatan yang digelar di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan itu bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak.
Ketua Forum PUSPA Kalimantan Selatan, Mariani, mengatakan sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan.
“Forum PUSPA adalah mitra pemerintah yang berperan aktif dalam meminimalkan persoalan terkait perempuan dan anak. Banyak kasus menunjukkan perempuan dan anak masih menjadi korban kekerasan, dan ini harus kita hentikan bersama,” ujar Mariani di Banjarmasin, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan peran aktif masyarakat dan organisasi sosial agar upaya ini berjalan efektif.
“Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, memiliki visi sejalan dengan pemerintah pusat untuk melindungi warga negara dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui Forum PUSPA, kami berupaya menerjemahkan visi itu ke dalam program nyata yang bisa dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Forum PUSPA Kalsel bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BKOW, GOW, dan organisasi masyarakat di tingkat akar rumput. Dukungan juga datang dari DPPPAKB Kalsel dalam bentuk koordinasi dan pembiayaan kegiatan.
“Alhamdulillah, kami mendapat dukungan penuh dari DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan. Ini memudahkan kami turun ke lapangan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi, termasuk ke masyarakat pedesaan yang akses pendidikannya masih terbatas,” tutur Mariani.
Ia menyoroti masih tingginya angka pernikahan anak di daerah pedalaman akibat minimnya edukasi dan faktor ekonomi. “Di daerah terpencil, masyarakat belum memahami dampak negatif pernikahan anak. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman orang tua menjadi penyebab utama,” jelasnya.
Melalui sosialisasi berkelanjutan, Forum PUSPA Kalsel berharap semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya urusan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis Kalimantan Selatan dapat menjadi daerah yang ramah perempuan dan anak,” tutup Mariani.
