BOGOR — Lembaga Studi Visi Nusantara (LS VINUS) menetapkan Muhamad Arifin sebagai Koordinator Nasional untuk periode 2026–2031. Keputusan itu diambil dalam rapat konsolidasi internal lembaga yang berlangsung di Kabupaten Bogor.
Arifin, tokoh muda asal Kalimantan Selatan, dikenal aktif dalam riset demokrasi, gerakan kepemudaan, serta advokasi kebijakan publik di daerah. LS VINUS menilai pengalaman dan perspektifnya penting di tengah tantangan demokrasi yang kian kompleks dan dinamis.
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mengatakan penunjukan Arifin merupakan bagian dari upaya memperkuat regenerasi kepemimpinan sekaligus menajamkan orientasi kerja lembaga.
“LS VINUS membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan berani membaca perubahan. Muhamad Arifin memiliki kapasitas analitis, jejaring, serta komitmen untuk memastikan riset dan advokasi kami tetap relevan dengan kebutuhan publik,” ujar Yusfitriadi.
Menurut dia, rekam jejak Arifin dalam mengelola isu-isu demokrasi lokal dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi nilai tambah tersendiri bagi lembaga riset independen tersebut.
Dalam pernyataannya, Muhamad Arifin menegaskan bahwa LS VINUS ke depan akan memusatkan perhatian pada penguatan riset demokrasi dan tata kelola pemerintahan, peningkatan literasi politik masyarakat—terutama generasi muda—serta penguatan kontrol publik berbasis data.
“Demokrasi tidak cukup dijaga dengan retorika. Ia memerlukan keberanian intelektual, konsistensi moral, dan kerja-kerja berbasis pengetahuan. Di titik itulah LS VINUS harus mengambil peran,” kata Arifin.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat LS VINUS akan menyusun peta jalan riset nasional, termasuk survei satu tahun kinerja kepala daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, lembaga ini akan memperluas kerja sama dengan berbagai komunitas riset dan mengaktifkan kembali jaringan LS VINUS di sejumlah daerah.
LS VINUS merupakan lembaga riset independen yang berfokus pada kajian demokrasi, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kepemimpinan baru, LS VINUS menargetkan kontribusi yang lebih signifikan dalam menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Editor: Redaksi OneNews Kalsel
Sumber: RA
