BANJARBARU, ONENEWSKALSEL – Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem keamanan siber serta mempercepat optimalisasi layanan Bank Devisa, menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2025 diserahkan BPK kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (26/1/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan keamanan siber sebagai langkah strategis menjaga kepercayaan nasabah di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital. Ia meminta Bank Kalsel memastikan seluruh sistem teknologi informasi terlindungi secara optimal.
Selain keamanan siber, Muhidin juga menyoroti penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Menurutnya, ekspansi kredit harus tetap mengedepankan manajemen risiko agar kesehatan bank tetap terjaga dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga mendorong Bank Kalsel untuk mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan sebagai Bank Devisa. Status tersebut dinilai penting untuk mendukung transaksi internasional dan meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kalimantan Selatan.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Ia memastikan manajemen akan menyelesaikan rencana aksi perbaikan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
“Penguatan keamanan siber menjadi prioritas kami, disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit berbasis 5C, serta percepatan pemenuhan ketentuan Bank Devisa,” ujar Fachrudin.
Dengan langkah tersebut, Bank Kalsel berharap dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
