Jakarta, Onenewskalsel – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan sejumlah pesan penting dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah di Sentul, Senin (2/2/2026). Salah satu poin utama adalah penegasan Presiden Prabowo Subianto agar program nasional berjalan selaras dengan kebutuhan di daerah.
“Rakornas kemarin benar-benar memberi banyak manfaat dan menjadi bekal bagi kami di daerah. Arahan Bapak Presiden jelas, tegas, dan logis,” ujar Hasnuryadi kepada pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menurut Hasnuryadi, Rakornas tersebut menunjukkan Presiden tidak ingin menjalankan pemerintahan secara satu arah dari pusat. Sebaliknya, Presiden menginginkan adanya sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan kondisi riil di daerah.
Ia menjelaskan, dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam satu forum, Presiden berupaya memastikan program prioritas nasional berjalan selaras, terutama dalam sektor ketahanan pangan dan energi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Inilah model kepemimpinan yang akan menciptakan pemerintahan yang kuat di pusat dan rapi di daerah. Koordinasi yang baik dan efektif akan membuat program berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Hasnuryadi menambahkan, pendekatan tersebut juga membangun kepercayaan bahwa daerah merupakan bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah pusat.
Ia mencontohkan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan, industrialisasi, pemerataan pembangunan, energi, dan hilirisasi, yang dinilai akan lebih efektif, terukur, dan masif jika didukung sinergi pusat dan daerah.
Pada kesempatan itu, Hasnuryadi juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Presiden yang dinilai semakin inklusif. Menurutnya, Presiden membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok, termasuk kalangan yang selama ini bersikap kritis, serta para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.
“Beliau menunjukkan diri sebagai pemimpin pemersatu. Tidak sekadar politisi, tetapi negarawan yang tulus merangkul semua pihak demi persatuan,” ujarnya.
Hasnuryadi berharap sikap tersebut menjadi peta jalan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. Ia menilai, keterbukaan terhadap dialog memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini potensi persoalan di lapangan.
“Kelompok kritis dan tokoh agama sering kali menjadi sistem peringatan dini. Masukan mereka penting agar evaluasi kebijakan bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan, hal itu sangat relevan di tengah banyaknya program prioritas nasional yang tengah dijalankan, seperti ketahanan pangan, swasembada energi, modernisasi pertahanan dan keamanan, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur desa–kota, serta penguatan stabilitas nasional.
Editor: Redaksi OneNews Kalsel
Sumber: Pers-Rilis/RAI-Onenewskalsel.com
