Banjarbaru, OneNewsKalsel – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kamis (14/5/2026), guna memastikan distribusi BBM subsidi jenis solar berjalan lancar dan tepat sasaran.
Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat dan aksi demonstrasi sopir angkutan terkait kelangkaan solar subsidi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Tim gabungan memantau langsung kondisi distribusi BBM di sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin, hingga Kabupaten Banjar.
Kegiatan dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan serta jajaran Satgas BBM. Pemerintah daerah menegaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman dan distribusinya tidak disalahgunakan.
Adapun sejumlah titik yang menjadi sasaran pemantauan meliputi SPBKB Trikora, SPBKB Guntung Manggis, SPBU Landasan Ulin Tengah, beberapa SPBU di kawasan Basirih, hingga SPBU Gambut. Dari hasil pemantauan sementara, tim tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Antrean kendaraan di SPBU juga terpantau tertib dan terkendali.
Ariadi Noor mengatakan pemerintah ingin memastikan dua hal utama, yakni ketersediaan pasokan BBM dan pemerataan distribusi kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin masyarakat dirugikan akibat adanya penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di lapangan. Karena itu, pengawasan akan terus diperkuat melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama aparat penegak hukum dan Satgas BBM.
Selain melakukan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada pengelola SPBU agar tetap mematuhi ketentuan hukum dalam penyaluran BBM subsidi. Pemerintah mengingatkan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat, termasuk potensi penindakan hukum dan penutupan operasional SPBU apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam sidak tersebut, pemerintah turut menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran. Sistem tersebut dinilai efektif dalam mencatat penyaluran BBM berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan pengawasan distribusi BBM subsidi akan dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas pasokan energi dan mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan.
Red/Onenewskalsel
