PARINGIN, ONENEWSKALSEL – DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah kegiatan. Bahkan, terdapat program dengan tingkat serapan di bawah 70 persen, hingga kurang dari 50 persen.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program di beberapa sektor. Di sisi lain, masih terdapat bidang yang justru mengalami kekurangan alokasi anggaran.
Selain itu, DPRD juga menemukan adanya penganggaran yang tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan, terutama pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Bahkan, terdapat kegiatan yang telah mencapai target 100 persen, namun masih menyisakan anggaran, yang mengindikasikan belum maksimalnya proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski demikian, DPRD Balangan tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan karena sekitar 90 persen rekomendasi DPRD tahun 2024 telah ditindaklanjuti.
Secara umum, DPRD menilai tingginya Silpa di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya pada belanja pegawai, berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di sektor lainnya.
DPRD juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan anggaran perubahan. Masih terdapat kegiatan yang tidak disesuaikan, meskipun telah diprediksi tidak akan terserap secara maksimal.
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan pembangunan jalan antardesa juga menjadi perhatian.
Di bidang ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjaga stabilitas harga pangan, serta memastikan ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani. Sementara pada sektor pariwisata, DPRD mendorong optimalisasi destinasi wisata dan pelestarian cagar budaya, termasuk Benteng Tundakan.
DPRD Balangan juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, penguatan tenaga kerja lokal, serta penanganan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Melalui rekomendasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Bustani, perwakilan yang membacakan rekomendasi DPRD Balangan terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Paragraf tambahan penutup pertama untuk penguatan konteks dan kesinambungan kebijakan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Paragraf tambahan penutup kedua sebagai penegasan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Balangan.
RED – ONE NEWS KALSEL
