BANJARBARU, ONENEWSKALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin, resmi melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (6/1/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik.
Sebelas pejabat yang dilantik tersebut yakni Noryadi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ronny Eka Saputra sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRPerkim), serta M. Yasin Toyib sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selain itu, Dany Matera Saputra dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Untuk sektor kesehatan, Heru dipercaya sebagai Wakil Direktur Nonmedik RSUD Ulin, sementara Agung Ary Wibowo menjabat Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin.
Adapun jabatan biro di lingkungan Setdaprov Kalsel diisi oleh Riandy Hidayat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Eddy Ilmansyah Jaya sebagai Kepala Biro Perekonomian, Ma’ruf Rizani sebagai Kepala Biro Umum, serta Fahrurazi sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
Usai pelantikan, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Ia mengingatkan para pejabat untuk tidak menyalahgunakan kewenangan serta selalu terbuka terhadap evaluasi.
“Penilaian kinerja sudah kami sampaikan. Untuk sementara hanya ada dua kategori, sangat baik dan kurang baik, agar mudah melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat,” tegas Muhidin.
Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif. Menurutnya, kemampuan berbicara yang baik tidak cukup tanpa kemauan mendengar masukan dari bawahan.
“Saya tidak ingin mendengar laporan ada atasan yang tidak mau menerima saran dari bawahannya untuk memperbaiki pekerjaan,” ujarnya.
Penegasan tersebut, lanjut Muhidin, berlaku untuk seluruh jenjang jabatan, tidak hanya bagi pejabat yang baru dilantik, tetapi juga pejabat lama, termasuk Eselon III dan IV. Ia bahkan membuka peluang mutasi jika kinerja dinilai tidak optimal.
“Enam bulan ke depan akan saya evaluasi. Saya ingin mendapatkan pejabat yang benar-benar profesional dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat dua jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum terisi secara definitif, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Asisten I Setdaprov Kalsel.
Selain itu, terdapat empat jabatan tinggi pratama yang diperkirakan akan kosong pada tahun ini seiring pejabatnya memasuki masa pensiun.
“Pengisiannya masih menunggu arahan langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan,” pungkas Noryadi.
