Hadapi Ancaman El Nino, Komisi IV DPR RI Perkuat Mitigasi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

BANJARBARU, ONENEWSKALSEL – Ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menurunkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Berbagai langkah mitigasi dinilai harus segera diperkuat untuk menjaga Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 di Balai Veteriner Banjarbaru, Jumat (3/7/2026).

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengatakan potensi El Nino perlu diantisipasi secara serius menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Selatan, berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau tahun ini.

“Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas sektor pertanian dan peternakan. Karena itu diperlukan langkah mitigasi yang cepat, terintegrasi, dan berbasis data,” ujarnya.

Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai provinsi dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia sekaligus menjadi salah satu daerah penopang pasokan pangan bagi Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Oleh sebab itu, dampak El Nino di daerah ini berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi secara optimal,” katanya.

Di sektor pertanian, Siti menekankan pentingnya optimalisasi sistem irigasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, pemenuhan kebutuhan pupuk, hingga penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah.

Sementara di sektor peternakan, ia mengingatkan bahwa kemarau panjang dapat meningkatkan heat stress pada ternak sehingga berdampak pada penurunan produktivitas serta meningkatnya risiko Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) maupun zoonosis.

Menurutnya, Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran vital sebagai laboratorium rujukan dalam deteksi dini, diagnosis penyakit, kegiatan surveilans, serta penguatan biosekuriti.

“Karena itu kapasitas laboratorium, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan hewan harus terus diperkuat,” tegasnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak El Nino. Kesiapan tersebut meliputi sistem peringatan dini, distribusi pupuk, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, hingga kesiapan layanan veteriner.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan Balai Veteriner Banjarbaru merupakan satu dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Veteriner di Indonesia yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan hewan di lima provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.

Ia mengatakan, balai yang dibangun pada 1978 dan telah direnovasi pada 2024 tersebut kini memiliki 10 laboratorium berstandar ISO/SNI serta ditetapkan sebagai laboratorium rujukan penyakit surra.

“Bahkan, Balai Veteriner Banjarbaru berhasil mengembangkan metode deteksi cepat penyakit surra yang kini diproduksi secara massal oleh Balai Veteriner Pusvetma Surabaya,” ungkapnya.

Agung menambahkan, dampak El Nino tidak hanya memengaruhi ketersediaan pakan dan air, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan. Suhu yang lebih tinggi mempercepat perkembangan berbagai vektor penyakit, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menjalankan berbagai strategi, antara lain penyediaan bibit hijauan pakan ternak tahan kekeringan, pembangunan lebih dari 800 bank pakan di seluruh Indonesia, penyediaan obat-obatan, vitamin, vaksin, penerapan biosekuriti, serta penguatan pengendalian penyakit hewan.

Ia juga mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI dalam memperkuat regulasi, kelembagaan veteriner, peningkatan jumlah dokter hewan, penguatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), hingga penambahan anggaran untuk pengendalian penyakit hewan menular strategis.

“Kami meyakini, dengan dukungan kebijakan, penganggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan dapat berjalan optimal sehingga ketahanan pangan, khususnya ketersediaan protein hewani, tetap terjaga meski menghadapi ancaman El Nino,” pungkasnya.

Red/Onenewskalsel