TKD Dipangkas Rp226,9 Triliun, Ketahanan Likuiditas Bank Kalsel Jadi Sorotan

BANJARMASIN, ONENEWSKALSEL – Kebijakan pemerintah memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan daerah, termasuk Bank Kalsel. Pengurangan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi memengaruhi arus dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi bank pembangunan daerah (BPD).

Situasi tersebut menjadi perhatian karena ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah dapat menjadi kerentanan tersendiri ketika ruang fiskal mengalami tekanan. Bank Kalsel pun dituntut memperkuat sumber pendanaan alternatif, meningkatkan penghimpunan dana masyarakat, serta memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi merembet ke sektor perbankan melalui perubahan pola arus kas daerah.

Menurutnya, terdapat hubungan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit untuk mendukung aktivitas perekonomian.

Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi salah satu penyumbang dana penting bagi BPD melalui penempatan dana dalam bentuk giro maupun deposito. Ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang, ruang fiskal daerah berpotensi menyempit. Kondisi tersebut dapat memengaruhi jumlah dana yang ditempatkan maupun mengendap di perbankan.

“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.

Ia menjelaskan, setidaknya ada beberapa jalur yang berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja Bank Kalsel.

Pertama, pertumbuhan dana giro pemerintah daerah dapat melambat, padahal dana tersebut selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan dengan biaya relatif rendah.

Kedua, kebutuhan pengelolaan likuiditas berpotensi meningkat ketika pemerintah daerah harus mengoptimalkan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.

Ketiga, penyesuaian belanja pemerintah dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi daerah. Jika kondisi tersebut berlangsung, permintaan kredit berpotensi melambat, kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat terpengaruh, dan risiko penurunan kualitas kredit perlu diantisipasi.

Ahmad Yunani menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, hingga sektor jasa.

Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur pendanaan, khususnya untuk mengukur seberapa besar ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah.

Menurutnya, dampak pengurangan TKD tidak bisa diukur hanya berdasarkan besaran pemangkasan anggaran secara nasional. Analisis yang lebih akurat membutuhkan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel.

Data tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kerentanan bank sekaligus menentukan langkah antisipasi yang tepat dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal.

Ahmad Yunani menilai perubahan kebijakan fiskal tersebut semestinya menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. Menurutnya, bank daerah tidak bisa terus mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai tumpuan utama penghimpunan dana.

Ada lima langkah strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan swasta, lembaga pendidikan, hingga sektor kesehatan. Langkah ini penting agar sumber pendanaan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok deposan.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan layanan mobile banking, QRIS, serta ekosistem pembayaran digital. Selain meningkatkan kemudahan transaksi dan memperluas jangkauan nasabah, strategi ini juga dapat mendorong pertumbuhan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Ketiga, meningkatkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian Kalimantan Selatan.

Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit. Dengan pengelolaan yang lebih terukur, bank diharapkan mampu mengantisipasi perubahan arus dana pemerintah daerah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kesehatan perbankan.

Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah. Kerja sama tidak hanya diarahkan pada pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga mencakup digitalisasi pembayaran serta dukungan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Bank Pembangunan Daerah Dituntut Naik Kelas

Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan bahwa pengurangan TKD seharusnya menjadi momentum bagi BPD untuk mengevaluasi sekaligus mengubah orientasi bisnisnya.

Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah memang menjadi salah satu kekuatan utama bank pembangunan daerah. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga dapat menjadi titik lemah ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana pemerintah daerah yang berhasil dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, memperluas kredit produktif, menjaga kualitas aset, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi tolok ukur kinerja.

Bank Kalsel perlu bergerak menuju model bisnis yang lebih mandiri dengan struktur pendanaan yang beragam, pengelolaan risiko yang kuat, dan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengurangan TKD bukan semata-mata persoalan tekanan likuiditas dalam jangka pendek. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi ketahanan model bisnis Bank Kalsel dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.

Red/Onenewskalsel