BALANGAN, ONENEWSKALSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat meski kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan pada 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, S.Pt., M.P., saat mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balangan itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Balangan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pidato sambutan Bupati yang dibacakannya, Fakhriyanto mengatakan penyusunan Raperda APBD 2027 berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Arah pembangunan dalam rancangan anggaran tersebut mencakup penguatan ekonomi inklusif, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, inovasi pelayanan publik, serta pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Menurut Fakhriyanto, penyusunan anggaran tahun depan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan anggaran 2027 ini menuntut energi dan komitmen yang jauh lebih intensif. Meski kita berada dalam situasi kemampuan fiskal yang sangat terbatas, Pemkab Balangan berkomitmen kuat untuk tidak mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat,” tegas Fakhriyanto saat membacakan sambutan Bupati.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi kapasitas keuangan daerah adalah kondisi geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi global, termasuk minyak bumi dan batu bara.
Di sisi lain, kondisi cuaca ekstrem juga disebut berdampak terhadap biaya produksi batu bara. Kenaikan biaya produksi dapat memengaruhi laba perusahaan dan pada akhirnya berimbas terhadap penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) atau royalti.
Fakhriyanto menyebut produksi batu bara Balangan diperkirakan mengalami penurunan pada 2027. Produksi diproyeksikan turun 13,7 persen, dari sekitar 58 juta metrik ton menjadi 50 juta metrik ton.
“Produksi batubara daerah diperkirakan mengalami penurunan signifikan sebesar 13,7 persen pada 2027, yaitu dari 58 juta metrik ton menjadi 50 juta metrik ton. Di sisi lain, kebijakan efisiensi APBN dari pemerintah pusat juga membuat tidak adanya peningkatan alokasi dana transfer ke daerah,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.
Meski demikian, Fakhriyanto menegaskan bahwa penyesuaian maupun efisiensi pada sejumlah pos belanja tidak dapat dimaknai sebagai berkurangnya komitmen pemerintah terhadap masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran agar belanja daerah tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemkab Balangan menyampaikan struktur Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1.655.573.054.448,50 atau sekitar Rp1,65 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan transfer sebesar Rp1,34 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp194,02 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp120 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang mencapai Rp2.261.843.939.115,35 atau sekitar Rp2,26 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp1,52 triliun, belanja modal Rp568,35 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp20 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp150,32 miliar.
Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, Raperda APBD 2027 mencatat defisit sebesar Rp606.270.884.666,85 atau sekitar Rp606,27 miliar.
Menutup penyampaiannya, Fakhriyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan kemungkinan pembiayaan melalui pinjaman daerah sesuai dengan persetujuan DPRD.
Ia berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat segera dilakukan secara bersama-sama antara badan anggaran eksekutif dan legislatif. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap realistis terhadap kondisi fiskal sekaligus mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan.
MF/Onenewskalsel
