PARINGIN, ONENEWSKALSEL – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 itu membahas capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Sejumlah instansi yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Dalam forum itu, Komisi II menyoroti realisasi berbagai program strategis yang telah dijalankan sepanjang 2025. Anggota dewan menilai evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar anggota Komisi II DPRD Balangan, Nur Fariani.
Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah di sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan. Dewan meminta agar setiap SKPD lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan pelaksanaan sejumlah program unggulan. Mereka juga menyampaikan berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran serta faktor teknis lainnya.
Rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui rapat ini, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat guna mendorong pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.
MF-ONENEWSKALSEL
