Tanah Bumbu, OneNewsKalsel -Sorotan terhadap pengelolaan anggaran kembali mencuat di Kabupaten Tanah Bumbu. Tokoh masyarakat H. Sugiannor yang akrab disapa Abah Guru Sugi melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pos belanja pemerintah daerah yang dinilai tidak efisien dan berpotensi merugikan keuangan publik.
Dalam pernyataannya yang dilansir, Minggu (26/04/2026), Abah Guru Sugi menyoroti anggaran sewa kendaraan dinas yang disebut mencapai hampir Rp26 miliar. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai tidak memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, jika anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian kendaraan, maka aset tersebut dapat menjadi milik daerah dan dimanfaatkan dalam jangka panjang. “Kalau dibeli, itu bisa menjadi inventaris daerah. Tapi kalau sewa, manfaatnya tidak kembali ke daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, perhatian juga tertuju pada anggaran makan dan minum kegiatan yang mencapai sekitar Rp17 miliar. Ia menyindir besarnya angka tersebut dengan mempertanyakan jenis konsumsi yang disediakan dalam kegiatan pemerintah.
“Makan dan minumnya seperti apa sampai anggarannya sebesar itu,” katanya dengan nada kritis.
Lebih jauh, Abah Guru Sugi turut menyinggung pola kerja pimpinan daerah. Ia menilai bupati lebih sering menjalankan aktivitas di luar kantor pemerintahan, termasuk di Banjarbaru, serta menggelar rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di hotel.
Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Ia menekankan pentingnya prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dana publik harus digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran, bukan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat jelas bagi masyarakat,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia mendesak aparat penegak hukum, baik dari kejaksaan maupun kepolisian, untuk segera melakukan penelusuran terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, langkah cepat diperlukan guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap ada tindak lanjut konkret agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Tim Redaksi One News Kalsel
