Pengurangan TKD Tekan Bank Kalsel, Noorhalis Majid Dorong Langkah Antisipasi dan Pembenahan

BANJARMASIN, ONENEWSKALSEL – Kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai tidak hanya membatasi ruang fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.

Pengamat sosial, Noorhalis Majid, mengingatkan bahwa berkurangnya alokasi TKD dapat berdampak terhadap operasional dan kinerja sejumlah BPD di Indonesia. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tetap terjaga.

Menurut Noorhalis, dampak kebijakan pengurangan TKD terhadap BPD semestinya sudah diperhitungkan sejak awal, terutama jika pemerintah pusat ingin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (3/11/2026).

Mantan Ketua KPU Kota Banjarmasin yang juga pernah menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman selama dua periode itu menilai, tanpa langkah antisipasi yang tepat, tekanan terhadap kinerja BPD dikhawatirkan semakin besar. Bank Kalsel pun, menurutnya, tidak boleh menganggap diri terbebas dari dampak kebijakan tersebut.

Ia menegaskan, upaya mengantisipasi kondisi ini tidak cukup hanya dengan mengevaluasi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat. Bank Kalsel juga perlu menyiapkan strategi internal agar mampu menjaga stabilitas usaha sekaligus menghadapi tekanan ekonomi yang berpengaruh terhadap daerah.

Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja perusahaan tidak bisa serta-merta dibebankan kepada manajemen, mengingat terdapat sejumlah faktor eksternal yang turut memengaruhi, mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga dinamika ekonomi global.

Meski demikian, situasi tersebut justru harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk lebih adaptif, melakukan evaluasi, dan berani membenahi berbagai aspek pengelolaan perusahaan.

Ia mengemukakan sedikitnya tiga langkah strategis yang perlu menjadi perhatian Bank Kalsel.

Pertama, memperkuat perputaran ekonomi daerah. Bank Kalsel diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah memperluas kemitraan dengan kalangan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Selama ini, sumber dana Bank Kalsel dinilai masih banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi sumber likuiditas perbankan, tetapi juga mampu mendorong aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kedua, melakukan efisiensi pengeluaran secara menyeluruh. Menurut Noorhalis, seluruh komponen belanja perusahaan perlu dievaluasi agar pengeluaran benar-benar sejalan dengan kemampuan dan kondisi keuangan bank.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai pos pengeluaran, termasuk gaji, bonus, serta belanja operasional lainnya. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara rasional dan proporsional tanpa mengabaikan kebutuhan utama perusahaan.

“Jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.

Ketiga, membuka ruang partisipasi dan masukan dari berbagai kalangan. Noorhalis menilai, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel membutuhkan pemikiran yang lebih luas. Karena itu, keterlibatan pakar, akademisi, dan pelaku ekonomi diperlukan untuk memberikan pandangan serta alternatif solusi.

Menurutnya, kompleksitas tantangan yang dihadapi bank daerah tidak mungkin hanya diselesaikan melalui perspektif internal perusahaan. Dialog dan pertukaran gagasan dengan berbagai pihak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penguatan Bank Kalsel ke depan.

Lebih jauh, Noorhalis menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel. Oleh sebab itu, berbagai kritik yang muncul di ruang publik seharusnya tidak langsung dipandang sebagai bentuk serangan, melainkan sebagai bagian dari perhatian masyarakat terhadap bank milik daerah tersebut.

“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia dan tata kelola yang diterapkan. Faktor kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi global memang turut memberikan pengaruh, tetapi kemampuan manajemen dalam membaca tantangan, mengambil keputusan, dan menjalankan pembenahan tetap menjadi bagian penting.

Karena itu, Bank Kalsel diharapkan tidak hanya berfokus pada upaya bertahan menghadapi dampak pengurangan TKD. Lebih dari itu, diperlukan transformasi bisnis secara berkelanjutan agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah dan membangun sumber pertumbuhan usaha yang lebih beragam.

Dengan langkah tersebut, Bank Kalsel diharapkan tetap mampu menjaga keberlanjutan bisnis, memperkuat perannya dalam perekonomian daerah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan.

Red/Onenewskalsel