Wednesday, 18 November 2026
BREAKING
Berita

BNPB Ungkap Ancaman Bencana 2027, Kerusakan Alam dan Lemahnya Pengawasan Jadi Sorotan

onenewskalsel

JAKARTA, ONENEWSKALSEL – Ancaman bencana hidrometeorologi pada 2027 diperkirakan masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Di tengah potensi cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia serta persoalan tata ruang dinilai dapat memperbesar risiko banjir dan tanah longsor di berbagai daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bahwa upaya mengurangi risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika bencana terjadi. Pembenahan tata kelola lingkungan, pengawasan aktivitas pertambangan, hingga penataan ruang perlu menjadi perhatian bersama lintas kementerian dan lembaga.

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) pada Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB, Teguh Harjito, mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi lembaganya adalah keterbatasan kewenangan dalam menangani persoalan yang menjadi penyebab munculnya bencana.

Menurut Teguh, BNPB selama ini dapat melakukan koordinasi dan menyampaikan berbagai temuan kepada kementerian maupun lembaga yang memiliki kewenangan di sektor terkait. Namun, BNPB tidak mempunyai kewenangan langsung untuk mengintervensi atau mengambil tindakan terhadap persoalan kerusakan lingkungan.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi bersama Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan awak media, yang berlangsung di Graha BNPB, Jalan Raya Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Teguh mencontohkan sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak bencana. Dari hasil temuan di lapangan, terdapat persoalan kondisi geologi serta aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berlangsung secara masif.

Aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengurangi kemampuan alam dalam menyerap maupun menampung air hujan. Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, kondisi itu dapat memperbesar kemungkinan terjadinya banjir maupun longsor.

Ia menjelaskan, kawasan yang masih memiliki daya dukung lingkungan baik pada dasarnya mempunyai kemampuan lebih besar dalam menghadapi curah hujan tinggi. Sebaliknya, ketika kondisi alam telah mengalami kerusakan, risiko bencana menjadi semakin besar.

Baca Juga  Gubernur Kalsel Minta Penyedia Makanan Bergizi Gratis Perketat Kebersihan Usai Kasus Keracunan

Fenomena cuaca ekstrem, termasuk Siklon Senyar yang memengaruhi wilayah Aceh, turut menjadi perhatian BNPB. Teguh menyebut kemunculan sistem siklon tersebut sebagai fenomena yang tidak lazim, mengingat siklon tropis pada umumnya cenderung menjauhi wilayah khatulistiwa.

Meski faktor atmosfer dan tingginya curah hujan menjadi pemicu bencana, kondisi lingkungan yang telah rusak dapat memperparah dampak yang dirasakan masyarakat.

BNPB, lanjut Teguh, telah menyampaikan berbagai persoalan tersebut melalui forum koordinasi bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Namun, tindak lanjut terhadap persoalan tersebut masih bergantung pada kewenangan masing-masing instansi. Karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi terhadap mekanisme koordinasi dan penanganan persoalan yang berkaitan dengan penyebab meningkatnya risiko bencana.

Selain kerusakan lingkungan, persoalan tata ruang juga dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Teguh menyebut setiap kementerian dan lembaga sebenarnya telah memiliki tugas serta fungsi masing-masing, tetapi pelaksanaannya belum selalu berjalan optimal.

Keterbatasan anggaran dan berbagai kendala teknis dapat memengaruhi efektivitas pengawasan maupun pengendalian di lapangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya BNPB, tetapi juga instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, pertambangan, pembangunan, dan tata ruang.

Di sisi lain, Teguh turut memaparkan gambaran anggaran BNPB untuk 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,003 triliun. Anggaran tersebut belum mencakup Dana Siap Pakai (DSP) yang secara khusus digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan darurat bencana.

Anggaran rutin BNPB dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk belanja pegawai, listrik, internet, serta kegiatan masing-masing unit kerja dan direktorat.

Salah satu program yang mendapat dukungan anggaran adalah kegiatan mitigasi bencana melalui direktorat terkait. Sementara itu, Direktorat Dukungan Infrastruktur dan Logistik Peralatan menjalankan program penyediaan logistik serta peralatan penanggulangan bencana, termasuk pengadaan sarana yang dapat dihibahkan kepada pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi.

Baca Juga  Gubernur Muhidin Ajak Kampus dan Forkopimda Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Banua

Berbeda dengan anggaran rutin, Dana Siap Pakai memiliki mekanisme tersendiri karena diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan darurat. Dana tersebut dapat digunakan ketika terjadi bencana yang membutuhkan respons cepat.

Teguh menggambarkan DSP sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika situasi darurat terjadi. Namun, apabila bencana melanda banyak daerah dalam waktu bersamaan, ketersediaan dana tersebut berpotensi cepat terserap.

Dalam kondisi demikian, BNPB dapat mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk memastikan dukungan pendanaan penanganan darurat tetap tersedia.

Meski menghadapi keterbatasan kewenangan dan tantangan anggaran, Teguh menegaskan bahwa BNPB tetap menjalankan tugas membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Menurutnya, kehadiran BNPB tidak semata-mata bergantung pada permintaan bantuan dari pemerintah daerah. Ketika suatu wilayah mengalami bencana, BNPB tetap berupaya memberikan dukungan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana pada 2027 harus dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Penguatan koordinasi antarlembaga, pengawasan lingkungan, dan penataan ruang menjadi langkah penting agar potensi bencana tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi masyarakat.

Red/Onenewskalsel