Cegah Karhutla di Kalsel, Hanif Faisol Dorong Edukasi Masyarakat hingga ke Tingkat RT

BANJARBARU, ONENEWSKALSEL – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan komunikasi langsung dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko kebakaran, terutama di wilayah rawan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) hingga ke tingkat lapangan. Ia meminta seluruh unsur pemerintah lebih aktif menyampaikan informasi sekaligus mengajak masyarakat berperan dalam mencegah munculnya titik api.

Hal tersebut disampaikan Hanif seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Pos Lapangan (Poslap) 1 Guntung Damar, Banjarbaru, Jumat (4/9/2026) sore. Rapat tersebut dihadiri Kapolda dan Wakapolda Kalsel, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran instansi terkait.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Deddy Noraidi, memaparkan hasil pemantauan percakapan di media sosial selama 31 Agustus hingga 4 September 2026.

Dari ribuan konten yang terpantau terkait karhutla, sebanyak 23,64 persen menunjukkan sentimen positif, 8,27 persen netral, dan 68,09 persen lainnya memiliki sentimen negatif.

Data tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan masih besarnya sentimen negatif masyarakat terhadap penanganan karhutla, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Hanif menilai kondisi tersebut perlu direspons melalui strategi komunikasi publik yang lebih efektif, cepat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, berbagai langkah penanganan karhutla yang telah dilakukan pemerintah perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan sekaligus memahami upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

“Namun, dari kajian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sentimen negatif yang cukup besar dari penanganan karhutla yang kita lakukan. Kita sudah jungkir balik ini, tapi sentimen negatifnya masih di angka 68 persen,” ungkap Hanif.

Ia meminta seluruh instansi terkait memaksimalkan berbagai saluran komunikasi yang tersedia, terutama media sosial dan portal informasi. Melalui kanal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai penanganan karhutla secara cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Selain mengelola media sosial, karena saat ini media sosial paling gampang dan paling cepat diterima masyarakat, maka kita mengajukan seluruh kita agar segera menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan selama ini ke masyarakat melalui media atau portal semua yang kita miliki,” katanya.

Meski demikian, Hanif mengingatkan bahwa komunikasi publik tidak boleh hanya berfokus pada penyampaian informasi melalui ruang digital. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif.

Menurutnya, pembentukan tim KIE di tingkat lapangan menjadi langkah penting agar pesan pencegahan karhutla dapat diterima secara langsung oleh masyarakat, khususnya di kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran.

“Kedua, maka ini tidak boleh main udara saja. Kita wajib melakukan langkah-langkah persuasif dengan membentuk tim-tim KIE di level lapangan,” tegasnya.

Tim tersebut diharapkan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, mulai dari ketua RT dan RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh pertanian, hingga pihak terkait lainnya. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah karhutla.

Sementara itu, Deddy Noraidi menyampaikan bahwa Diskominfo Kalsel telah menjalankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Upaya tersebut akan terus ditingkatkan untuk mendukung strategi komunikasi publik dalam penanganan karhutla.

“Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wamen dengan tindakan persuasif kepada masyarakat, kami sebenarnya memang telah melaksanakan dan mulai sekarang akan tetap kami optimalkan,” ujar Deddy.

Hanif berharap penguatan komunikasi melalui media dan pembentukan tim KIE di tingkat lapangan dapat segera direalisasikan. Ia menegaskan, upaya pencegahan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman karhutla. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran sejak dini sekaligus mendukung upaya penanganan yang telah dilakukan.

“Kita ingin tegaskan bersama, ini tidak bisa ditangani oleh kita sendiri. Berapa sih kekuatan kita kalau tidak berhubung masyarakat,” ujarnya.

Red/Onenewskalsel