Muhidin Bahas Kerja Sama dengan Belanda, dari Pengendalian Banjir hingga Pengembalian Aset Sejarah Kalsel

BANJARBARU, ONENEWSKALSEL.COM – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menerima kunjungan kerja Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menjajaki sejumlah peluang kerja sama, mulai dari pengelolaan infrastruktur pengendali banjir hingga upaya memperjuangkan pengembalian benda bersejarah asal Kalsel yang berada di Belanda.

Dalam pertemuan itu, Muhidin mengatakan Adriaan Palm turut menanyakan kondisi masyarakat Kalsel, termasuk aktivitas dan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Kita jawab bahwa kita ini ada petani, ada pegawai, ada pekerja. Artinya merata,” ujar Muhidin.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah peluang kerja sama dalam pengelolaan infrastruktur pengendali banjir, termasuk proyek Riam Kiwa. Muhidin menyampaikan, pembangunan infrastruktur tersebut telah mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk untuk proses pembebasan lahan.

Pemprov Kalsel juga berharap Belanda dapat memberikan dukungan dalam perencanaan dan desain kawasan setelah pembangunan selesai. Hal ini dinilai penting agar lahan di sekitar saluran dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk pengembangan sektor pertanian dan persawahan.

Menurut Muhidin, meskipun produksi beras Kalsel saat ini telah mengalami surplus, peningkatan produktivitas pertanian tetap perlu dilakukan. Selain untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri, hasil produksi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan di wilayah lain.

“Kalau bisa kita tingkatkan lagi, tentu akan lebih baik. Kita tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga bisa membantu daerah lain,” ujarnya.

Selain infrastruktur pengendali banjir, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pengelolaan kawasan gambut, turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Muhidin menyebut Indonesia sebelumnya telah menerima bantuan water bombing dari Belanda untuk mendukung penanganan karhutla. Namun, pengelolaan kawasan gambut di Kalsel masih menghadapi tantangan tersendiri karena sebagian lahan telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Karena itu, diperlukan perencanaan dan desain pengelolaan yang tepat agar kawasan gambut tetap dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran yang meluas.

“Yang jelas, saat ini bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” katanya.

Menurut Muhidin, pengalaman dan keahlian Belanda dalam pengelolaan air serta penataan kawasan dapat menjadi peluang kerja sama yang bermanfaat bagi Kalsel, terutama dalam menghadapi persoalan banjir dan karhutla.

Persoalan aset dan benda bersejarah asal Kalimantan Selatan yang berada di Belanda juga menjadi perhatian Muhidin dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebut sejumlah benda pusaka dan koleksi intan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Kalsel. Menurutnya, keberadaan benda-benda tersebut perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi resmi antara pemerintah daerah dan pemerintah Belanda.

Muhidin mengatakan, pihak Belanda membuka peluang bagi Pemprov Kalsel untuk menyampaikan surat resmi terkait aset-aset bersejarah tersebut.

Menindaklanjuti hal itu, ia langsung meminta Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, bersama jajaran terkait untuk segera menyiapkan surat yang diperlukan.

“Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegas Muhidin.

Surat tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Muhidin berharap, rencana kunjungan Menteri Kebudayaan RI ke Belanda dalam waktu dekat dapat menjadi kesempatan untuk membahas lebih lanjut kemungkinan pengembalian aset bersejarah tersebut ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan Selatan.

Meski demikian, Muhidin memahami bahwa proses pengembalian benda-benda bersejarah tersebut memerlukan pembahasan lebih mendalam antara pemerintah Indonesia dan Belanda.

“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu, perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelasnya.

Muhidin berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Kalsel dan Belanda. Selain membuka peluang kolaborasi di bidang pembangunan dan lingkungan, upaya memperjuangkan warisan sejarah daerah juga diharapkan dapat memperoleh perhatian lebih serius dari kedua negara.

Red/Onenewskalsel