BALANGAN, ONENEWSKALSEL — Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, S.Pt., M.P., saat menyampaikan tanggapan dan jawaban resmi pemerintah daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Balangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (14/9/2026) sore.
Rapat yang berlangsung mulai pukul 17.30 WITA di Ruang Sidang Paripurna DPRD Balangan itu menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda APBD 2027. Selanjutnya, pembahasan akan memasuki pendalaman antara jajaran eksekutif dan legislatif.
Mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi, Fakhriyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Balangan atas berbagai pandangan, saran, masukan, serta catatan yang disampaikan dalam proses pembahasan anggaran.
Fraksi-fraksi tersebut antara lain Fraksi NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera.
“Seluruh masukan dari fraksi-fraksi dewan akan kami jadikan bahan evaluasi serta perbaikan yang sangat berharga bagi jajaran eksekutif. Ini penting demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan,” ujar Fakhriyanto saat membacakan sambutan Bupati Balangan.
Menanggapi catatan DPRD mengenai efisiensi belanja dan upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan ruang fiskal, Fakhriyanto menegaskan pemerintah daerah membuka ruang pembahasan secara bersama-sama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Menurut dia, proses pembahasan bersama legislatif diperlukan untuk memastikan rancangan anggaran yang disusun tetap selaras dengan berbagai dokumen kebijakan daerah serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
“Kami memahami proses pembahasan bersama legislatif masih perlu dilaksanakan guna mendalami dan memastikan kesesuaian Raperda ini dengan dokumen kebijakan lainnya. Pemerintah daerah menyambut proses tersebut dengan terbuka dan siap memberikan penjelasan detail yang diperlukan,” tuturnya.
Fakhriyanto juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan bersikap responsif selama tahapan pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD berlangsung.
Ia menekankan pentingnya kesiapan jajaran eksekutif dalam memberikan data maupun penjelasan yang dibutuhkan legislatif, sehingga proses pembahasan dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan dokumen anggaran yang lebih baik.
“Kami telah meminta jajaran eksekutif agar selalu siap duduk bersama dewan dan secepatnya merespons hal-hal yang dibutuhkan. Jika diperlukan, bentuk tanggapan Pemkab juga bisa berupa revisi draf laporan atau draf Raperda demi menyempurnakan dokumen anggaran ini,” kata Fakhriyanto.
Menutup tanggapannya, Fakhriyanto berharap seluruh tahapan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara bersama-sama sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut dia, penyelesaian pembahasan tersebut penting agar pemerintah daerah dan DPRD dapat segera memusatkan perhatian pada pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek tata kelola pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Balangan.
MF/Onenewskalsel
