BANJARMASIN,ONENEWSKALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 3,88 persen dalam laporan kinerja pembangunan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel.
Penyampaian laporan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili gubernur. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari tren positif pembangunan daerah yang tercermin dari sejumlah indikator makro.
Menurut Syarifuddin, penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari berbagai program intervensi pemerintah yang berjalan secara berkelanjutan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
“Di balik setiap capaian angka, terdapat harapan masyarakat yang harus terus dijawab melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain penurunan angka kemiskinan, indikator pembangunan lainnya juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun menjadi 4,16 persen, sementara pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata nasional.
Tidak hanya itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga mengalami penurunan dari 0,302 menjadi 0,287. Hal ini menunjukkan distribusi kesejahteraan masyarakat yang semakin merata di Kalimantan Selatan.
Meski berbagai indikator menunjukkan hasil positif, pemerintah daerah mengakui masih ada sejumlah tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Syarifuddin menambahkan, berbagai rekomendasi dari DPRD akan menjadi pedoman penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.
Redaksi Onenewskalsel
