BALANGAN, ONENEWSKALSEL – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai berencana mendirikan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Balangan guna meningkatkan pelayanan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Lapas Kelas IIB Amuntai, Gusti Iskandarsyah, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Balangan belum lama ini.
Kedatangan Kalapas disambut Ketua DPRD Balangan, Linda Wati, bersama Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait sinergi antara Lapas Amuntai dan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Ketua DPRD Balangan, Linda Wati, menyampaikan apresiasi atas rencana pendirian Bapas di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan Bapas sangat dibutuhkan mengingat Balangan sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga kini belum memiliki lembaga pemasyarakatan.
“Salah satu pembahasan utama adalah rencana pendirian Bapas di Kabupaten Balangan guna meningkatkan pelayanan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di wilayah Balangan dan sekitarnya,” ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik, termasuk usulan fasilitas pendukung seperti ruang khusus tahanan di rumah sakit daerah.
Saat ini, pembangunan lembaga pemasyarakatan di Balangan masih dalam proses. Sementara itu, narapidana dan tahanan asal Balangan masih ditempatkan di Lapas Amuntai.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, khususnya terkait penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan.
Kalapas Amuntai, Gusti Iskandarsyah, turut mengusulkan penyediaan ruang khusus tahanan di rumah sakit daerah yang direncanakan dibangun oleh pemerintah kabupaten. Hal ini dinilai penting untuk mempermudah penanganan kesehatan warga binaan sekaligus menjaga aspek keamanan.
“Kami berharap dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, rencana pendirian Bapas di Balangan dapat terwujud sekaligus mendukung implementasi kebijakan hukum terbaru,” ujarnya.
MF-ONENEWSKALSEL
