BANJARBARU, ONENEWSKALSEL – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan serta Penganggaran Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Sekretaris Dinas, Saptono, menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan memerlukan tahapan yang matang, terukur, dan terintegrasi agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesamaan pandangan dalam memadukan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Saptono di Banjarbaru, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, terdapat dua fokus utama dalam penyusunan perencanaan sektor pertanian dan ketahanan pangan ke depan. Pertama, memastikan keselarasan dengan regulasi terbaru, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 yang mengatur urusan pangan serta sektor tanaman pangan dan hortikultura.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat sistem perencanaan berbasis data dan kinerja sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah.
Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus mengacu pada arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah agar implementasi program berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai prioritas pembangunan Kalimantan Selatan.
Dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, DPKP turut mengambil peran dalam merealisasikan salah satu program prioritas daerah, yakni memperkuat ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari konsep Gerbang Logistik Kalimantan.
Sejumlah program prioritas telah disiapkan untuk mendukung target tersebut, di antaranya pengawasan pangan segar asal tumbuhan, pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, optimalisasi lahan pertanian, pengembangan tanaman pangan, peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, hingga pembangunan klaster hortikultura seperti cabai, pisang, jeruk, dan nanas.
Saptono menambahkan, di tengah tantangan efisiensi anggaran pada 2027, seluruh program harus dirancang secara cermat dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
“Setiap kegiatan harus berbasis prioritas, terukur, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan memastikan seluruh program yang direncanakan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Melalui kolaborasi yang kuat, DPKP Kalsel optimistis pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
RED – ONENEWSKALSEL
