BANJARBARU, ONENEWSKALSEL — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan 10 program prioritas Presiden Republik Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring 10 Program Direktif Presiden bertajuk Forum Daerah Bersuara yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menghadiri kegiatan yang juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan perkembangan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di daerah. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Subhan Noor Yaumil mengatakan, forum koordinasi tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan dalam pelaksanaan program-program prioritas Presiden.
“Hari ini kami melaporkan progres pelaksanaan 10 program direktif Bapak Presiden. Program-program tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, perumahan, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Seluruh perkembangan pelaksanaannya di Kalimantan Selatan kami sampaikan dalam rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh agenda strategis pemerintah pusat tersebut.
“Pada prinsipnya, Kalimantan Selatan mendukung penuh 10 program direktif Bapak Presiden. Kami terus berupaya memastikan seluruh program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi di lapangan. Namun, berbagai kendala tersebut terus diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.
“Ada program yang telah berjalan dengan baik, namun ada pula yang masih menghadapi sejumlah kendala. Semuanya masih berproses. Melalui rapat koordinasi ini kami berharap dapat berdiskusi, bertukar pengalaman, sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional. Menurutnya, keberhasilan berbagai program prioritas Presiden sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terus memberikan dukungan agar program-program strategis nasional dapat berjalan dengan baik. Meskipun didanai melalui APBN, pelaksanaannya berada di daerah sehingga peran pemerintah daerah menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Ia juga berharap forum koordinasi tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif.
“Forum ini diharapkan mampu memetakan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan begitu, pola sinergi yang dibutuhkan dapat terbangun secara lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa Forum Daerah Bersuara menjadi sarana bagi pemerintah pusat untuk memperoleh masukan langsung dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan program prioritas Presiden.
“Sinkronisasi pelaksanaan 10 program prioritas Presiden tidak cukup dilakukan pada level makro, tetapi juga harus melihat implementasinya secara langsung di lapangan. Melalui rapat koordinasi ini, kita dapat mengetahui kebutuhan sekaligus tantangan yang dihadapi masing-masing daerah,” ujarnya.
Menurut Yusharto, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal guna mendukung keberhasilan program-program nasional.
“Daerah diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki serta menangkap berbagai peluang baru untuk mendorong pembangunan. Kreativitas dan inovasi daerah menjadi kunci dalam memperkuat implementasi program prioritas Presiden,” tambahnya.
Melalui Forum Daerah Bersuara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin solid sehingga pelaksanaan 10 program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banua.
Red/Onenewskalsel
