BANJARMASIN, ONENEWSKALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 tetap mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor digitalisasi dan infrastruktur teknologi informasi.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, usai mengikuti Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Komisi I DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas, para kepala bidang, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan (Renpor), serta perwakilan dari masing-masing bidang.
Di hadapan delapan anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim menjelaskan bahwa penyusunan program kerja tahun 2027 diselaraskan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Meski demikian, Diskominfo tetap berkomitmen memenuhi seluruh indikator kinerja utama melalui strategi pelaksanaan yang lebih efektif dan adaptif.
“Prinsipnya kami melakukan penyesuaian terhadap prioritas program. Harapan kami, meskipun ada efisiensi anggaran, kinerja Diskominfo tetap dapat dipertahankan,” ujarnya.
Menurut Muslim, salah satu strategi efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan secara daring sebagai pengganti pertemuan tatap muka, apabila dinilai lebih efektif. Langkah tersebut diyakini mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program maupun capaian yang ditargetkan.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, program yang bersifat pengembangan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sedangkan layanan yang menjadi prioritas tetap dipertahankan.
“Kami tetap menjaga indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang dilakukan adalah penyesuaian pada program-program pengembangan agar lebih realistis dengan kondisi anggaran saat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muslim menekankan bahwa pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi informasi yang menopang penyelenggaraan pemerintahan dipastikan tetap menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat maupun perangkat daerah.
“Infrastruktur jaringan yang kami fasilitasi tidak boleh berkurang. Yang terpenting kualitas layanan tetap terjaga sehingga pelayanan publik bisa semakin cepat, sederhana, dan memanfaatkan teknologi secara optimal,” katanya.
Dalam pembahasan bersama DPRD, lanjut Muslim, sejumlah masukan konstruktif turut disampaikan, termasuk usulan penambahan anggaran untuk memenuhi belanja wajib, seperti pembayaran lisensi aplikasi serta penguatan sistem keamanan siber agar dapat terpenuhi selama satu tahun anggaran.
Ia menambahkan, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan sehingga besaran anggarannya belum bersifat final. Seluruh kebutuhan akan dihitung secara cermat berdasarkan skala prioritas agar memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Yang kami usulkan benar-benar merupakan kebutuhan. Seluruhnya masih berproses dan akan disesuaikan dengan hasil pembahasan anggaran. Dukungan serta berbagai masukan dari DPRD menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyempurnakan rencana kerja tahun 2027,” tutupnya.
Red/Onenewskalsel
