BANJARBARU, ONENEWSKALSEL — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Selatan. Hingga 25 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 1.903 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare.
Data tersebut merupakan akumulasi kejadian sejak 1 Januari hingga 25 Agustus 2026. Selain mencatat kejadian kebakaran, BPBD Kalsel juga memantau 10.910 titik panas (hotspot) yang tersebar di berbagai wilayah.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra mengatakan, data tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla.
Menurut Ronny, pemantauan dilakukan dengan menggabungkan laporan kejadian di lapangan dengan informasi titik panas yang diperoleh dari pemantauan satelit.
“Data hingga 25 Agustus 2026 menunjukkan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Karena itu, pengendalian dan pemantauan harus terus diperkuat, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kejadian dan sebaran titik panas cukup tinggi,” kata Ronny di Banjarbaru, Rabu (26/8/2026).
Berdasarkan data BPBD Kalsel, karhutla terjadi di 13 kabupaten/kota. Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 388 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 2.037,72 hektare.
Selanjutnya, Kota Banjarbaru mencatat 360 kejadian dengan luas lahan terdampak 1.398,40 hektare. Sementara Kabupaten Tanah Laut berada di urutan berikutnya dengan 301 kejadian dan luas lahan terdampak 1.661,77 hektare.
Karhutla juga tercatat cukup tinggi di sejumlah wilayah lain. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami 246 kejadian dengan luas lahan terdampak 1.171,63 hektare, disusul Kabupaten Tapin sebanyak 151 kejadian dengan luas 861,75 hektare.
Kemudian Barito Kuala mencatat 132 kejadian dengan luas lahan terdampak 803,20 hektare. Sementara itu, Hulu Sungai Utara tercatat 93 kejadian dengan luas 507,78 hektare dan Hulu Sungai Tengah sebanyak 57 kejadian dengan luas 153,61 hektare.
Di wilayah lainnya, BPBD mencatat Tanah Bumbu sebanyak 48 kejadian dengan luas 150,35 hektare, Kotabaru 42 kejadian dengan luas 40,42 hektare, serta Tabalong sebanyak 29 kejadian dengan luas 135,13 hektare.
Kebakaran juga terjadi di kawasan perkotaan. Kota Banjarmasin tercatat mengalami enam kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 1,41 hektare.
Selain data kejadian karhutla, BPBD Kalsel mencatat terdapat 10.910 titik hotspot hingga 25 Agustus 2026. Data tersebut bersumber dari Sistem Informasi dan Pemantauan Hutan dan Lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan dengan dukungan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.
Ronny menjelaskan, keberadaan hotspot menjadi salah satu indikator dalam sistem kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran. Namun, titik panas tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kejadian karhutla sehingga tetap membutuhkan verifikasi di lapangan.
“Pemantauan hotspot terus kami lakukan sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan sehingga apabila ditemukan kebakaran dapat dilakukan penanganan sedini mungkin agar tidak meluas,” ujarnya.
BPBD Kalsel mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kejadian dan luas lahan terdampak cukup tinggi.
Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pemantauan, tetapi juga membutuhkan respons cepat ketika laporan kebakaran diterima. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan dunia usaha dinilai penting untuk mencegah api meluas.
“Pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten/kota, aparat, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di lapangan,” pungkas Ronny.
Dengan masih tingginya jumlah kejadian hingga akhir Agustus, ancaman karhutla di Kalimantan Selatan masih perlu mendapat perhatian serius. Penguatan deteksi dini, patroli, penanganan cepat, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan potensi kebakaran agar tidak semakin meluas.
Red/Onenewskalsel
