BANJARMASIN, ONENEWSKALSEL – Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
Komitmen tersebut disampaikan usai pertemuan bersama jajaran kepala dinas lingkungan hidup se-Kalsel yang berlangsung di Banjarmasin, Senin (23/3/2026). Dalam kesempatan itu, Hanif menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Dengan kepemimpinan Gubernur Muhidin, kita dorong Kalimantan Selatan menjadi daerah unggulan dalam kegiatan lingkungan hidup,” ujarnya.
Gubernur Muhidin menekankan bahwa persoalan sampah menjadi isu serius yang harus segera ditangani secara komprehensif. Ia menilai, volume sampah yang terus meningkat setiap hari berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan studi banding ke daerah lain dalam rangka mempelajari pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis.
Sementara itu, Menteri Hanif mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Kalsel telah menunjukkan capaian positif dengan meraih predikat “Menuju Kota Bersih”. Empat daerah tersebut yakni Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu.
Ia menambahkan, daerah-daerah tersebut akan didorong untuk meraih penghargaan Adipura sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan lingkungan.
Sebagai langkah awal, Hanif menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber, yaitu rumah tangga. Masyarakat diminta untuk memisahkan sampah organik dan nonorganik guna mempermudah proses pengolahan.
Menurutnya, sampah organik dapat dimanfaatkan kembali, seperti dijadikan pupuk yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menyediakan fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) berbasis masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, dari total timbunan sampah sekitar 22.253 ton per hari, baru sekitar 827 ton per hari yang terkelola, sementara sisanya sekitar 61 persen masih belum tertangani secara optimal.
Untuk mendukung program tersebut, Hanif juga mengusulkan penyediaan tempat sampah bagi masyarakat yang dirancang khusus agar memudahkan proses pemilahan sejak dari rumah.
Di akhir pertemuan, Gubernur Muhidin menegaskan akan menjadwalkan pertemuan rutin bersama pemerintah kabupaten/kota guna memastikan program penanganan sampah berjalan berkelanjutan. Ia juga membuka kemungkinan untuk kembali mengundang Menteri Lingkungan Hidup dalam pertemuan berikutnya.
