BANJARBARU, ONENEWSKALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan berkeadilan melalui penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun Ajaran 2026/2027.
Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel usai Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Halaman Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/5/2026).
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, komitmen bersama tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
“Hari ini kita melaksanakan semacam pakta integritas agar proses penerimaan murid baru dapat berjalan secara transparan, adil, dan efektif,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa adanya praktik kecurangan maupun diskriminasi dalam proses seleksi.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh anak mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Abdul Rahim, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib menjaga integritas selama pelaksanaan SPMB, termasuk menghindari praktik pungutan liar yang dapat membebani masyarakat.
“Proses penerimaan murid baru harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada pungutan di sekolah negeri yang membebani orang tua siswa,” tegas Abdul Rahim.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan dukungan pembiayaan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sehingga sekolah tidak memiliki alasan untuk menarik biaya tambahan dari peserta didik.
Untuk memastikan aturan berjalan optimal, Disdikbud Kalsel akan menurunkan tim pengawasan dari berbagai bidang pembinaan, mulai tingkat SMA, SMK hingga SLB, guna memantau langsung pelaksanaan SPMB di lapangan.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat, mengungkapkan sistem seleksi tahun ini menggunakan kombinasi nilai rapor dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) dengan komposisi 70 persen nilai rapor dan 30 persen hasil TKA.
“Kebijakan ini bertujuan memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap calon siswa, dengan materi TKA meliputi Bahasa Indonesia dan Matematika,” jelasnya.
Selain itu, Disdikbud Kalsel juga menetapkan pembagian jalur penerimaan, yakni jalur domisili sebesar 35 persen, jalur prestasi 30 persen yang terdiri dari 15 persen prestasi akademik dan 15 persen nonakademik, jalur afirmasi 30 persen bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, serta jalur mutasi sebesar 5 persen.
Pelaksanaan SPMB 2026 dilakukan secara daring. Namun, untuk mengakomodasi keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, Disdikbud Kalsel menerapkan sistem hybrid.
“Wilayah perkotaan dilaksanakan sepenuhnya secara online, sedangkan daerah terpencil seperti Paramasan, Kotabaru, dan wilayah kepulauan akan difasilitasi secara offline atau hybrid,” ujar Dedi.
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB, Disdikbud Kalsel juga menggandeng sejumlah pihak, di antaranya PT Telkom untuk penyediaan sistem pendaftaran online, PLN guna menjaga stabilitas pasokan listrik, serta Ombudsman untuk memastikan transparansi dan mencegah potensi kecurangan.
Selain itu, layanan helpdesk dan hotline pengaduan masyarakat turut disiapkan sebagai sarana menerima laporan dan keluhan selama proses SPMB berlangsung.
Adapun jadwal pelaksanaan SPMB 2026 dimulai pada 22 hingga 24 Juni 2026 untuk tahap pendaftaran, dilanjutkan rapat koordinasi pada 25 Juni, dan pengumuman hasil seleksi pada 29 Juni 2026.
Post Views: 2,348 BANJARMASIN, ONENEWSKALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengalokasikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp400 miliar kepada…
