Pemprov Kalsel Perkuat Akses Pendidikan, Rp500 Juta Digelontorkan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

BANJARBARU, ONENEWKALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat komitmennya dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Banua. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni menyalurkan Dana Hibah Bantuan Kependidikan (Bapintar) sebesar Rp500 juta kepada 13 pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Halaman Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/5/2026).

Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari realisasi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pemerataan pendidikan, khususnya melalui optimalisasi Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Menurutnya, bantuan keuangan tersebut disalurkan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel guna mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat di daerah.

“Jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Sesuai janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, kami akan memaksimalkan Program Paket A, Paket B, dan Paket C agar seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan,” ujar Abdul Rahim.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Pasalnya, kewenangan pelaksanaan Program Paket A dan Paket B berada di tingkat kabupaten/kota sehingga koordinasi lintas daerah harus berjalan optimal.

Selain memperkuat akses pendidikan nonformal, Disdikbud Kalsel juga menyiapkan skema distribusi bantuan yang difokuskan untuk pemenuhan perlengkapan sekolah bagi peserta didik. Rinciannya, sebanyak 60 persen dialokasikan untuk kebutuhan utama siswa, 30 persen untuk kebutuhan pendukung, dan 10 persen sebagai cadangan atau kebutuhan tambahan.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tidak ada lagi anak yang terkendala mengakses pendidikan akibat persoalan biaya maupun administrasi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banua secara berkelanjutan.

RED – ONE NEWS KALSEL