BANJARBARU, ONENEWSKALSEL — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya mendukung penuh Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 se-Kalimantan Selatan yang diselenggarakan Pemprov Kalsel bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mengatakan Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Program Sekolah Rakyat memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Kami berharap anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 memperoleh akses pendidikan yang layak sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan,” ujar Tantri di Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program hingga saat ini berjalan sesuai rencana dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Meski demikian, proses verifikasi dan validasi data calon peserta didik tetap menjadi tahapan penting agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.
Verifikasi tersebut dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui Dinas Sosial untuk memastikan setiap anak yang berhak memperoleh kesempatan mengikuti Program Sekolah Rakyat.
Tantri juga mengapresiasi kinerja para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Kalimantan Selatan yang telah melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat. Dari hasil pendataan di lapangan, masih ditemukan sejumlah keluarga miskin yang belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami menemukan masih ada masyarakat yang sebenarnya masuk kategori miskin, tetapi belum terdata. Karena itu akan dilakukan pendataan dan rekrutmen baru agar anak-anak yang benar-benar berhak dapat menjadi penerima manfaat Program Sekolah Rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, program tersebut harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan karena pendidikan merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan.
“Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang memang berhak. Pendidikan merupakan jalan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Dengan bekal pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ucap Tantri.
Mengenai pembangunan Sekolah Rakyat, Tantri mengungkapkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah mengusulkan lokasi pembangunan. Namun, pada tahap awal, pemerintah pusat baru akan merealisasikan pembangunan di tiga lokasi, sedangkan daerah lainnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.
Ia menjelaskan, sejumlah daerah masih menghadapi kendala, di antaranya lokasi lahan yang berada di kawasan rawan banjir, proses pembebasan lahan yang belum rampung, serta keterbatasan luas lahan yang belum memenuhi ketentuan minimal lima hektare.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalsel telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar memberikan relaksasi terhadap persyaratan luasan lahan. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat tetap dapat direalisasikan melalui konsep bangunan bertingkat.
“Kami berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat mendukung program ini sehingga setiap daerah nantinya memiliki satu Sekolah Rakyat. Dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, sangat dibutuhkan agar target tersebut dapat terwujud,” pungkasnya.
Red/Onenewskalsel
