JAKARTA, ONENEWSKALSEL — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih lama akibat pengaruh fenomena El Nino.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Khusus Penanganan Karhutla yang digelar pemerintah pusat. Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Djamari, menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh pihak dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini.
Kalimantan Selatan menjadi satu dari enam provinsi prioritas yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat karena memiliki kawasan gambut yang rawan terbakar. Berdasarkan prakiraan, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna meminimalkan risiko terjadinya karhutla. Upaya tersebut meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan patroli di wilayah rawan, serta optimalisasi kesiapsiagaan personel beserta sarana dan prasarana pendukung.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla secara terpadu. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar kebakaran dapat dicegah sejak dini dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada terhadap potensi berulangnya siklus kebakaran hutan dan lahan. Ia juga meminta seluruh pemegang izin konsesi kehutanan meningkatkan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan, patroli, dan pemantauan titik api di wilayah kerjanya masing-masing.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal dengan tingkat kekeringan yang lebih tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari pembentukan posko siaga, pemantauan dini, operasi modifikasi cuaca, pemadaman terpadu, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.
Red/Onenewskalsel
