Bank Kalsel Bidik Perputaran Dana Proyek Pemda, Perkuat Strategi Jaga DPK hingga Akhir 2026

BANJARMASIN, ONENEWSKALSEL – Bank Kalsel memperkuat strategi penghimpunan dana menjelang akhir tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta mendorong agar dana pembayaran proyek dan belanja daerah tetap berputar di lingkungan perbankan daerah tersebut.

Upaya ini menjadi perhatian Bank Kalsel seiring meningkatnya aktivitas pencairan anggaran pemerintah daerah pada penghujung tahun. Selain menjaga likuiditas dan posisi Dana Pihak Ketiga (DPK), langkah tersebut juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi di Kalimantan Selatan.

Sebagaimana pola yang terjadi setiap akhir tahun, realisasi belanja daerah biasanya mengalami peningkatan, terutama untuk pembayaran proyek, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana yang sebelumnya ditempatkan pemerintah daerah di perbankan kemudian mengalir kepada kontraktor, rekanan, penyedia jasa, hingga pelaku usaha lokal. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Bank Kalsel untuk menjaga keberlanjutan perputaran dana di daerah, terlebih di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, Bank Kalsel menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKPAD) di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dalam koordinasi tersebut, sejumlah hal menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan penyaluran TKD, kondisi kas daerah, penempatan deposito, pelaksanaan Sistem Pembayaran dan Pencairan Dana (SP2D) Online, hingga kebutuhan layanan transaksi keuangan pemerintah daerah.

Memasuki penghujung tahun, koordinasi akan terus ditingkatkan untuk memperoleh gambaran mengenai jadwal pencairan dan pembayaran APBD, khususnya realisasi pembayaran proyek kepada pihak ketiga. Informasi ini menjadi salah satu dasar bagi Bank Kalsel dalam memetakan potensi arus dana masuk dan keluar, sekaligus menjaga posisi DPK hingga akhir tahun.

Di sisi lain, Bank Kalsel juga berupaya memastikan dana yang diterima para rekanan pemerintah daerah tetap dikelola melalui layanan perbankan perseroan.

Melalui kantor cabang di berbagai wilayah, pendekatan dilakukan kepada kontraktor, penyedia barang dan jasa, serta mitra usaha pemerintah daerah. Mereka ditawarkan berbagai layanan, mulai dari rekening giro operasional, tabungan, deposito, Internet Banking Bisnis (IBB), layanan penggajian karyawan atau payroll, hingga fasilitas transaksi digital lainnya.

Pendekatan tersebut tidak hanya menyasar rekanan utama, tetapi juga diperluas kepada pemasok, subkontraktor, dan jaringan mitra usaha yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Dengan demikian, dana hasil pembayaran pekerjaan pemerintah daerah diharapkan tidak langsung berpindah ke perbankan lain, melainkan tetap menjadi bagian dari aktivitas transaksi ekonomi melalui Bank Kalsel.

Selain mengoptimalkan dana dari sektor pemerintah daerah, Bank Kalsel juga mulai memperluas sumber penghimpunan dana dari segmen non-pemerintah. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana Pemda yang pergerakannya cenderung mengikuti pola realisasi APBD.

Sejumlah langkah yang ditempuh di antaranya memetakan potensi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menjalin pendekatan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan perusahaan swasta, mengembangkan kerja sama payroll, serta menjajaki peluang penempatan dana dari kalangan korporasi dan institusi.

Sementara pada segmen ritel, penguatan penghimpunan dana dilakukan melalui pemasaran produk Tabungan Banua dan Simpeda, program tabungan berhadiah sesuai ketentuan, serta peningkatan pemanfaatan aplikasi AKSEL.

Bank Kalsel juga memperluas akuisisi nasabah dengan membangun kerja sama bersama instansi, sekolah, komunitas, dan pelaku usaha.

Ke depan, strategi tersebut akan terus dikembangkan melalui penguatan layanan digital, perluasan kemitraan dengan rumah sakit, perguruan tinggi, dan perusahaan, serta optimalisasi layanan transaksi dan pengelolaan kas.

Kepala Divisi Dana dan Digital Banking Bank Kalsel, Muhammad Yamin, mengatakan dana yang mengalir melalui pembayaran belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dana yang dibayarkan pemerintah daerah di akhir tahun adalah penggerak ekonomi Banua. Kami ingin dana itu tidak langsung keluar, tetapi tetap berputar melalui transaksi usaha para rekanan dan mitranya di Bank Kalsel. Di saat yang sama, kami terus memperluas sumber dana dari masyarakat, korporasi, dan institusi agar pertumbuhan DPK semakin kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Kalsel berharap penghimpunan dana semakin kuat dengan dukungan sumber yang lebih beragam, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun kalangan institusi.

Bank Kalsel pun mengajak para rekanan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia dan terus meningkatkan aktivitas transaksi melalui Bank Kalsel.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga perputaran dana di daerah sekaligus memperkuat kontribusi perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, dari Banua, oleh Banua, dan untuk Banua.

Red/Onenewskalsel