PARINGIN, ONENEWSKALSEL — Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan mereviu sembilan standar pelayanan sekaligus menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), yang digelar pada Selasa (23/6/2026).
Forum tersebut menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengguna layanan, akademisi, perangkat daerah, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga penyelenggara layanan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mampu menghasilkan masukan yang objektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan di setiap bagian Setda Balangan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, mengatakan FKP difokuskan untuk meninjau kembali kesesuaian standar pelayanan yang diterapkan di masing-masing bagian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami mengevaluasi kembali standar pelayanan di setiap bagian. Terdapat sembilan bagian dengan jenis layanan yang berbeda-beda, salah satunya di Bagian Organisasi yang memberikan layanan pembuatan ID Card. Dari forum ini kami menerima masukan secara langsung dari para pengguna layanan,” ujarnya.
Menurut Ernawati, masukan dari peserta menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelayanan, terutama yang berkaitan dengan pengalaman masyarakat saat menerima layanan.
“Kami mengharapkan masukan yang konkret, seperti terkait kecepatan waktu pelayanan maupun sikap petugas saat memberikan layanan. Hal-hal tersebut menjadi perhatian kami untuk terus diperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh hasil reviu beserta rekomendasi yang diperoleh dari forum akan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan evaluasi. Dokumen tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Melalui evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Red/Onenewskalsel
