BALANGAN, ONENEWSKALSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan meraih penghargaan sebagai Terbaik I Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, mengatakan capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemkab Balangan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Penghargaan ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah kini semakin terbuka sehingga dapat diakses dan diawasi langsung oleh masyarakat,” ujar Thaufik di Banjarbaru.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya diukur dari efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah membuka akses informasi kepada publik terkait kebijakan, perencanaan, hingga alokasi dana pembangunan.
Ia menilai tingginya skor transparansi dalam penilaian IPKD menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah.
“Dengan sistem informasi yang terbuka, setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipastikan berlangsung secara akuntabel,” katanya.
Thaufik menambahkan, keterbukaan informasi tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap keberhasilan yang diraih Pemkab Balangan bersama Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penerapan keterbukaan informasi anggaran dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Selatan.
“Semoga kemudahan akses informasi yang telah diterapkan dapat menjadi standar baru dalam mewujudkan keterbukaan informasi anggaran di Banua,” ujarnya.
Sebagai bentuk implementasi transparansi, masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui layanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Balangan. Melalui platform tersebut, publik dapat mengakses berbagai informasi, mulai dari pengumuman tender, nilai pagu anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga pemenang proyek.
Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan juga menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun dokumen resmi terkait kebijakan pemerintah daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan.
Pemkab Balangan terus mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.
Red/Onenewskalsel
