Inspektorat Balangan Perkuat Pelayanan Publik Melalui Forum Konsultasi, Libatkan Berbagai Elemen Masyarakat

BALANGAN, ONENEWSKALSEL – Inspektorat Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di Aula Junjung Buih Inspektorat Kabupaten Balangan, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi standar pelayanan yang telah diterapkan sekaligus menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai dasar penyempurnaan layanan publik.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan tindak lanjut dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Berbagai saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, serta mutu pelayanan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas P3AP2KBPMD, Bapperida, Universitas Sapta Mandiri, Kecamatan Paringin Selatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Balangan, PPKB, para kepala desa, organisasi kemasyarakatan, KONI, PGRI, hingga insan pers.

Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, mengatakan Forum Konsultasi Publik memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang terbuka antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat.

“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan,” ujarnya.

Menurut Urai, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari terpenuhinya standar administrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Red/Onenewskalsel