BALANGAN, ONENEWSKALSEL — Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan seluruh kritik, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto saat mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026). Agenda rapat tersebut membahas tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2026.
Fakhriyanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Balangan yang telah memberikan sejumlah pandangan, kritik, serta saran terhadap rancangan perubahan APBD. Menurut dia, masukan tersebut merupakan bagian penting dari proses pengawasan sekaligus upaya bersama memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai pembahasan perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga harus memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Pemkab Balangan berkomitmen memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas hingga ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran.
“Di internal eksekutif, kami akan membahas semua kritik, saran, dan masukan itu. Akan tetapi, tentu akan lebih baik pula jika pihak legislatif dan eksekutif duduk bersama guna mempertajam gagasan-gagasan tersebut,” ujar Fakhriyanto.
Menurutnya, komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar pembahasan perubahan APBD dapat berjalan efektif serta diselesaikan sesuai jadwal. Dengan demikian, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan untuk masyarakat.
Fakhriyanto juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Balangan, yakni “Balangan Baharat”.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan daerah seharusnya tidak hanya diukur melalui capaian administratif atau penghargaan yang diraih pemerintah, tetapi terutama dari perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Wujud nyatanya ketika kepala keluarga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, atau murid sekolah meraih prestasi lebih baik. Juga tercermin dari anggaran yang adil dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Menjelang tahapan pembahasan berikutnya, pemerintah daerah memastikan berbagai masukan DPRD tetap menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026.
Fakhriyanto juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat sejumlah hal yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam jawaban pemerintah daerah. Ia menegaskan, pemerintah tetap terbuka terhadap masukan DPRD sebagai bagian dari upaya menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Balangan.
Red/Onenewskalsel
